Penguasa di Balik Peretasan Tempo dan Tirto?
Media online Tempo serta Tirto diretas faksi tidak bertanggungjawab. Tujuh artikel yang dimuat Tirto mendadak raib serta deface web yang berbentuk perkembangan penampilan pada halaman awal dirasakan oleh Tempo. Apa ini cuma hanya kejahatan ciber biasa atau ada tendensi dari beberapa pihak yang berkuasa?
| Dasar Bermain Slot Untuk Amatir |
Menurut Ketua Koalisi Jurnalis Berdiri sendiri (AJI) Abdul Manan, masalah peretasan ini bukanlah hanya peretasan semata-mata. Dari media yang dibidik, ia berkeyakinan ini adalah teguran keras oleh beberapa pihak spesifik yang berasa tidak nyaman dengan kritikan atau rumor yang diangkat media ini. Diketahui, dua media ini terakhir lumayan banyak mengusung rumor yang membuat pemerintah tidak suka.
Peretasan yang dipandang banyak faksi untuk pembungkaman ini seakan memperjelas catatan instansi Reporters Without Borders (RSF) mengenai kepemimpan Joko Widodo berkaitan kebebasan wartawan. Menurut RSF, Jokowi "tidak berhasil" penuhi janji kampanyenya untuk jamin kebebasan wartawan. Bentuk ketidakberhasilan itu dicatat RSF seperti kekerasan pada jurnalis, limitasi akses media ke Papua Barat, penangkapan wartawan asing serta pendamping (fixers), serta kuatnya intimidasi pada beberapa pewarta.
Berkaitan limitasi akses media di Papua Barat, serta majelis hakim memandang pemerintah sudah menyalahi hukum atas aksi throttling bandwith pada 19-20 Agustus 2019, pemutusan koneksi internet semenjak 21 Agustus sampai 4 Sepetember 2019, dan kelanjutan pemutusan koneksi internet pada 4-11 September 2019. Ketetapan itu tidak langsung membuat pemerintah bercermin diri. Pemerintah ajukan banding ke PTUN. Mengajukan banding pemerintah ini dipandang banyak faksi untuk bentuk arogansi pemerintah yang tidak terima dituding.
Pembungkaman media oleh kewenangan berkuasa sering berlangsung di beberapa negara dengan pimpinan yang bertangan besi. Disamping itu, pembungkaman media berlangsung pada beberapa negara yang mempunyai kecondongan protes sosial yang tinggi. Dalam kerangka ini, negara seringkali menyopir media tidak untuk meningkatkan kabar yang memberikan keuntungan faksi oposisi.
Dalam buku "Suara Rakyat Suara Tuhan" karangan Hendri Teja dkk, dalam tenggang tahun 2019, beberapa negara di dunia lakukan limitasi atau pemberangusan kebebasan wartawan untuk kebutuhan kekuasaan. Misalnya Rusia yang mempererat pemantauan pada media asing berbahasa Rusia bersamaan bertambahnya protes Moskow.
Bergerak ke benua Afrika, pemerintah Uganda membekukan 13 stasiun tv serta radio yang sering menyampaikan faksi oposisi dan pemerintah Aljazair yang tangkap beberapa jurnalis ditengah-tengah protes anti pemerintah. Disamping itu di Hong Kong, ditengah-tengah meledaknya protes sosial pada tahun 2019, jurnalis Hong Kong jadi target gempuran fisik serta verbal dari polisi. Aksi ini pasti benar-benar berlawanan dengan semangat demokrasi. Apa ciri ini menggambarkan situasi Indonesia modern?
Betul atau tidaknya sangkaan atau anggapan beberapa faksi pada pemberangusan kebebasan oleh faksi berkuasa pasti harus ditunjukkan dengan cara hukum. Oleh karenanya, faksi kepolisian dalam masalah ini diinginkan dapat kerja dengan cara karieronal. Serta bila dibutuhkan, untuk menggerakkan karieronalitas Polri serta bersihkan anggapan negatif publik pada istana, pemerintah perlu memberi pengakuan kuat atas perang pada kejahatan ciber dan memerintah Polri tindak tegas aktor kejahatan ciber, terutamanya pada media massa.
Sama seperti yang diutarakan Presiden RI ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), semasa 10 tahun kepemimpinannya, pemerintahan atau dianya seringkali dinilai keras oleh kabar berita wartawan. Tetapi SBY memandang, malah semasa itu juga wartawan selamatkannya dari peluang ada abuse of power (penyimpangan kekuasaan). Mudah-mudahan penguasa ini hari bisa jadikan wartawan untuk partner untuk perbaikan diri, seperti yang dilaksanakan pimpinan-pemimpin republik awalnya.
Wartawan ialah satu diantara lima pilar demokrasi. Membungkam wartawan sama juga berarti dengan hilangkan hak publik untuk memperoleh info. Tergerusnya kebebasan wartawan adalah signal robohnya lembaga serta konsep demokrasi.
